Jumat, 11 Juni 2010

Maret, Tekstil China Banjiri Tanah Abang

VIVAnews - Bea masuk impor sejumlah produk dari negara-negara ASEAN dan China saat ini sudah nol persen. Kebijakan ini setelah diberlakukan secara penuh perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China sejak Januari ini.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan, tidak adanya bea masuk membuat produk asing mudah masuk ke Indonesia. Untuk tekstil, diperkirakan bakal membanjir di pasar-pasar lokal, seperti Tanah Abang, dalam 3-4 bulan mendatang. "Ya sekitar Maret-April," kata Wakil Ketua API Ade Sudrajat kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Jumat 8 Januari 2010.

Menurut dia, nantinya setelah Maret, serbuan tekstil asing, terutama dari China, akan menambah hingga 10 persen pasar tekstil nasional. Saat ini pasar tekstil nasional sebanyak Rp 74 triliun atau sekitar US$ 8 miliar. 55 persen di antaranya dipasok dari produksi lokal. "Jadi nanti produk lokal akan berkurang jadi 45 persen," katanya.

Sedangkan pasar ekspor, Ade mengatakan, tahun lalu mencapai US$ 10,3 miliar. Angka ini akan naik menjadi US$ 10,5 miliar pada 2010. "Dampak krisis global masih terasa di beberapa negara, jadi ekpor kami belum meningkat tajam."

Mengenai persiapan menghadapi serangan produk asing, dia mengatakan, industri sudah mengantisipasi sejak 2005. Saat itu bea masuk produk teksil masih 25 persen. Lalu setiap 1 Januari dikurangi 5 persen. Sehingga pada Januari 2010, bea masuk sudah menjadi nol persen. "Jadi kami sudah siap bersaing," ujarnya. "Produk kami jauh lebih bagus, pengirimannya juga tepat. Ini yang menjadi kelebihan kita."

Sayangnya, Asosiasi menilai justru pemerintah lah yang belum siap melindungi industri. Pemerintah justru sibuk menanggapi pro dan kontra pasar bebas. "Tidak seharusnya (berdebat) seperti itu. Pemerintah justru harus membuat kebijakan agar produk lokal bisa bersaing dengan asing. Itu saja," kata dia.

Bila pemerintah bila pemerintah bisa memberi kebijakan perlindungan, produk lokal bisa bersaing kompetitif dengan China. "Penyamaan suku bunga dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, itu yang perlu dilakukan pemerintah," ujar Ade.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar